MAKALAH
PERPAJAKAN INTERNASIONAL
AKUNTANSI INTERNASIONAL #
Disusun Oleh :
Wiwik Dyah Kurniawati ( 28210569 )
Chandra DwiPutri ( 21210550 )
Eka Sari Tilawati ( 22210296 )
Monalisa Oktavia ( 24210516 )
Safira Shafa ( 26210323 )
Santi Santini ( 26210362 )
Satuni ( 26210417 )
Tia Sri Rejeki Manik ( 29210543 )
4 EB 20
A. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG
Indonesia adalah bagian dari dunia internasional, setiap negaradipastikan menjalin hubungan dengan negara lainnya guna mengadakan transaksi-transaksi yang saling menguntungkan antar negara. Transaksi internasionalberupa impor barang dari luar negeri, ekspor barang ke luar negeri, adalahmerupakan bagian dari transaksi perdagangan internasional. Transaksi tersebut tentumengakibatkan salah seorang penduduk dari salah satu negara tersebut memperolehpenghasilan. Penduduk yang memperoleh penghasilan tersebut di sebut aubjek pajak,sedangkan hasil yang diperoleh adalah obyek pajak.
Disamping kerjasama ekonomi berupa perdagangan, kerjasama antar negarajuga menyangkut kerjasama lainnya seperti kerjasama keamanan dan kerjasamadibidang sosial budaya lainnya.
Setiap kerjasama tersebut tentu harus disepakati antar negara tersebut gunamencapai komitmen bersama, dalam bentuk perjanjian internasional yangmenyangkut kepentingan antar negara tersebut, tidak terkecuali yang terkait denganaspek perpajakan.
Setiap penduduk asing di seluruh dunia, Tidak ada larangan jika mereka inginmelakukan usaha di Indonesia dan bekerja di Indonesia atau menanamkanmodal di Indonesia, atas hasil yang diterima penduduk asing tersebut, dapatdikenakan pajak di negara Indonesia. Pengenaan pajak yang dilakukan di NegaraIndonesia dapat dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki Negara Indonesiasebagai pemegang kedaulatan hukum dan wilayah, namun demikian juga harusmempertimbangkan aspek perekonomian nasional dan hubungan kerjasama antar negara.
Transaksi antar ke dua negara atau beberapa negara dapat menimbulkan aspekperpajakan, hal ini perlu diatur dan disepakati oleh kedua negara atau seluruh duniaguna meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara, agar tidakmenghambat investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yangmemberatkan wajib pajak yang berkedudukan di kedua negara yang mengadakantransaksi tersebut.
Untuk itu diperlukan adanya kebijakan perpajakan internasional untuk mengaturhak pengenaan pajak yang berlaku di suatu negara, dimana setiap negara dipastikanmengatur adanya pajak di wilayah kedaulatan negara tersebut. Namun apakahsetiap negara bebas melakukan penghitungan pajak untuk badan / warga negara lain?Pajak internasional merupakan salah satu bentuk hukum internasional, dimana setiapnegara mau tidak mau harus tunduk pada kesepakatan dunia internasional yangsering disebut Konvensi Wina.
Pengetahuan masyarakat atau wajib pajak tentang pajak internasional dirasakurang memadai, karena hanya sedikit jumlah wajib pajak yang terlibat dalam transaksiinternasional. Sebagian masyarakat atau wajib pajak yang tidak memahami pajakinternasional mungkin wajar, karena penduduk Indonesia umumnya bukan subjekpajak yang terkait dengan aspek pajak internasional. Akan tetapi alangkahbagusnya jika kita mau mempelajari tentang perpajakan yang terkait denganpenghasilan penduduk kita di negara lain, atau penduduk negara lain apabilamemperoleh penghasilan di negara kita, hal ini guna menambah wawasan ataupengetahuan manakala kelak atau saat ini kita bersinggungan atau bahkan berkaitanlangsung dengan subjek pajak yang berasal dari negara lain.
Untuk itu, penulisan buku ini hanya merupakan sebuah pengantar tentangperpajakan internasional yang menyangkut tentang perpajakan internasional dinegara Indonesia.
B. HUKUM INTERNASIONAL
Sebelum memahami tentang pengertian pajak internasional, makasebaiknya kita harus mengerti tentang pengertian hukum internasional, karenapemberlakuan pajak tidak lepas dari ketentuan hukum formal negara tersebut.
Sumber hukum internasional menurut piagam Mahkamah internasional adalah:
a) perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun khusus.
b) kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telahditerima sebagai hokum.
c) prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
d) keputusan pengadilan dari ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagainegara sebaga sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum.
Hukum internasional dalam arti luas yaitu termasuk pengertian hukum bangsa-bangsa, sebaliknya arti yang sempit mengatur hubungan antara negara-negara. Hukuminternasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antaranegara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atasnegara-negara nasional.
Dengan demikian sebelum kita memahami pengertian pajak internasional, makaterlebih dahulu kita harus mengetahui kaedah hukum internasional, karenaperpajakan merupakan bagian aturan negara nasional dan untuk menerapkan kemasyarakat internasional harus mengikuti hukum internasional yang berlaku antarnegara.
Negara Indonesia merupakan subjek hukum internasional, karena ia telahmengikuti dan menandatangani Konvensi Wina. Konvensi internasional memilikikekuatan hukum yang mengikat antarnegara yang ikut menandatangani tersebut, halini karena:
a) hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi dari padahukum nasional, karena menyangkut kepentingan lebih banyak masyarakatinternasional;
b) hukum internasional merupakan kehendak negara itu sendiri pada hukuminternasional, dan juga merupakan kehendak bersama;
c) kenyataan sosial bahwa mengikatnya hukum itu mutlak untuk dapatterpenuhinya kebutuhan bangsa untuk hidup bermasyarakat.
Oleh karena itu, jika Negara Indonesia mengadakan tax treaty(perjanjian penghindaran pajak berganda) bukanlah semata-mata keinginan darinegara kita, namun juga karena ada asas timbal balik dan keinginan yang sama darinegara yang mengadakan perjanjian tersebut.
Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional tidak bisa menghindaripelaksanaan tax treaty, manakala masyarakat Indonesia telah berhubungan danmemperoleh penghasilan di negara lain tersebut. Atau Indonesia juga tidak dapatmenerapkan perpajakan terhadap kedutaan karena terikat dengan konvensiinternasional, meskipun belum mengadakan tax treaty asalkan ada asas timbal balik.Oleh karena itu hukum internasional, baik diatur secara khusus atau tidak, jika telahdisepakati dalam dunia internasional mau tidak mau, Indonesia harus tunduk danpatuh akan hal tersebut, tidak terkecuali dalam hal perpajakan.
C. HUKUM PAJAK INTERNASIONAL
Setelah memahami hukum internasional, maka diperlukan pemahamanberikutnya mengenai definisi pajak dan hukum pajak. Menurut Seligman, pajakadalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untukmembiayai pengeluaran yang bertalian dengan kepentingan orang banyak(umum), tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya.
Pengertian Hukum Pajak internasional
Ottmar Buhler membagi hukum pajak internasional dalam arti sempit dan hukumpajak internasional dalam arti luas. Hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah kaedah-kaedah norma hukum perselisihan yang didasarkan pada hukum antarbangsa (hukum internasional), sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas ialahkaedah-kaedah hukum antar bangsa ini ditambah peraturan nasional yang mempunyaiobyek hukum perselisihan, khususnya tentang perpajakan.
Teicher memberikan kesimpulan bahwa dalam hokum pajak internasional dalam arti luastermasuk sebagai berikut :
a. hukum pajak internasional dan nasional;
b. hukum yang mengatur perjanjian pajak untuk mencegah pajak ganda dan lain-lainperjanjian internasional;
c. bagian dari hukum antar bangsa yaitu :
i). peraturan hukum yang mengandung soal-soal pajak dalam hukuminternasional / antar bangsa yang diakui secara umum;
ii). keputusan pengadilan internasional Den Haag yang memuat soal-soalperpajakan;
iii). apa yang telah berkembang sebagai hukum pajak pada masyarakatinternasional (tertentu) seperti supranationales steuerrecht.
Menurut Rosendorff, hukum pajak internasional sebagai keseluruhan hukumpajak nasional dari semua negara yang ada di dunia.
Menurut PJA Adriani, hukum pajak internasional ialah keseluruhan peraturanyang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur soal penyedotan dayabeli itu di masing-masing negara. Pengertian hukum pajak internasional itu merupakansuatu pengertian yang lebih luas dari pada pengertian pajak ganda dan hukumpajak nasional itu termasuk di dalam hukum pajak internasional. Hukum pajakinternasional merupakan suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yangdiatur dalam Undang-undang nasional mengenai :
a. pengenaan pajak terhadap orang-orang luar negeri;
b. peraturan peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda;
c. traktat-traktat.
Menurut Negara-negara Anglo Sakson, hukum pajak internasional dibagisebagai berikut :
1. hukum pajak nasional mengatur hukum pajak luar negeri (nationalexternal tax law):
2. hukum pajak luar negeri (foreign tax law);
3. hukum pajak internasional (internasional tax law).
National External Tax Law
National external Tax Law merupakan bagian dari hukum pajak nasional yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai pengenaan pajak yang mempunyai daya kerja sampai diluar batas-batas negara karena terdapat unsur-unsur asing, baik mengenaiobjeknya (sumber ada di luar negeri) maupun mengenai subjeknya (subjek ada diluar negeri).
Foreign Tax Law
Foreign tax law ialah keseluruhan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pajak dari negara-negara yang ada di seluruh dunia.
Internasional Tax Law
Internasional tax law dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Hukum pajakinternasional dalam arti sempit merupakan keseluruhan kaedah pajak yangberdasarkan hukum antar negara seperti traktat-traktat, konvensi, dan lain sebagainya,dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak yang telah lazim diterima baik olehnegara-negara di dunia, mempunyai tujuan mengatur soal perpajakan antara negara yangsaling mempunyai kepentingan.
Sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas adalahkeseluruhan kaedah baik yang berdasarkan traktat-traktat, konvensi-konvensi, danprinsip hukum pajak yang diterima baik oleh negara-negara di dunia,maupun kaedah-kaedah nasional yang mempunyai sebagaiobjeknya pengenaan pajak dalam mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing, halmana mungkin dapat menimbulkan bentrokan hukum antara dua negara atau lebih.
Dari beberapa pendapat tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:
i). hukum pajak internasional adalah merupakan hukum yang lebih luas baik ruanglingkup, kewenangan, dan kedudukannya;
ii). hukum ini mengatur perjanjian seluruh negara yang terkait satu sama lain dengannegara domisili;
iii).hukum pajak nasional adalah merupakan bagian dari hukum pajakinternasional, dimana ketentuan hukum pajak nasional bila telah diatur dalamhukum pajak internasional tentang hal tersebut, maka ketentuan hukum pajakinternasional yang digunakan;
iv).hukum pajak internasional merupakan keseluruhan hukum pajak nasional di berbagainegara, dimana hukum tersebut juga diberlakukan pada hukum pajak nasional;
v). hukum pajak internasional dalam arti sempit adalah hukum pajakinternasional yang mengatur kedua negara yang saling berkepentingan,sedangkan hukum pajak internasional dalam arti luas adalah hukum pajakinternasional yang berlaku bagi seluruh negara.
Sumber-Sumber Hukum Pajak internasional
Sumber-sumber hukum pajak internasional terlalu luas jika ingin kita kaji,sehingga dipersempit hanya terkait dengan Negara Indonesia, sumber-sumber hukumtersebut antara lain :
A. Kaedah hukum pajak nasional / unilateral yang mengandung unsur asing, antara lain :
a.Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur P3B (Pasal 32 A UU PPh)tentang ”pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian denganpemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda danpencegahan pengelakan pajak”;
b.Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 2 UU PPh) tentang: Subjek Pajak LuarNegeri dan Bentuk usaha Tetap (BUT);
c.Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang: TidakTermasuk Subjek Pajak;
d.Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 5 (2) UU PPh) tentang: PeraturanPerpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang: Tidak Termasuk Subjek PajakBentuk Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 3 UU PPh) tentang: TidakTermasuk Subjek Pajak Usaha Tetap;
e.Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 18 UU PPh) tentang: HubunganIstimewa, Bilamana Terdapat Ketidakwajaran dalam Perpajakan;
f.Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 24 UU PPh) tentang: Kredit Pajak LuarNegeri;
g.Peraturan Perpajakan Nasional (Pasal 26 UU PPh) tentang: Pemotongan Pajakatas Subjek Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.
B. Kaedah-kaedah yang berasal dari traktat:
a.Perjanjian bilateral;
b.Perjanjian ini diwujudkan dengan adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(P3B), yang sampai ditulisnya buku ini sudah ada 56 P3B;
c.Perjanjian multilateral.
Perjanjian ini seperti Konvensi Wina.
C. Keputusan Hakim Nasional atau komisi internasional tentang pajak-pajakinternasional.
Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya putusan pengadilan pajak yangmenyangkut tentang perpajakan internasional, atau Keputusan PengadilanInternasional Den Haag yang memuat soal-soal perpajakan.
Berdasarkan Pasal 32 A Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemerintahberwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangkapenghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Dalampenjelasannya, perjanjian ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan hubunganekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukumyang berlaku khusus (lex-spesialis) yang mengatur hak-hak pengenaan pajak darimasing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkanpengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentukdan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya sertaketentuan perpajakan nasional masing-masing negara. Atas dasar tersebut makaNegara Indonesia mengakui Konvensi Wina tahun 1961 (CD) dan 1963 (CC), dantax treaty berbagai negara.
Menurut Rochmat Soemitro, dalam hukum pajak internasionalmencakup juga perjanjian bilateral perpajakan yang disebut dengan istilah ”traktatantar negara untuk mengatur soal-soal perpajakan dan dalam mana dapatditunjukkan adanya unsur-unsur asing, baik mengenai subjeknya maupunmengenai objeknya”.
Kekuasaan negara itu tidak hanya menciptakan UU Pasal 23 ayat 2 UUD1945, namun kekuasaan ini juga tercermin dalam mananegara mempertahankan kedaulatan negara dimana tidak ada hukum internasionalmana atau oleh siapa yang dapat membatasi wewenang ini.
Apabila negara kita tidak tunduk dan patuh terhadap hukuminternasional, maka negara kita akan diberikan sanksi secara bersama oleh negarayang mengikuti konvensi tersebut, dalam hal demikian Indonesia akan dikucilkan dalamdunia internasional dan berdampak terhadap perekonomian negara Indonesia secarakeseluruhan, sehingga mau tidak mau Indonesia harus turut serta menjalankan konvensitersebut.
D. PAJAK INTERNASIONAL
Definisi pajak internasional dalam Undang-undang Pajak Penghasilan sampaidetik ini belum ada. Penulis bersama dengan Bapak Sriadi Kepala Seksi PerjanjianPerpajakan Eropa, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, memberanikan diri untuk mendefinisikan tentang pengertian pajak internasionalberdasarkan uraian sebelumnya.
Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antaranegara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) danpelaksanaannya dilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina (PactaSunservanda).
Dengan demikian peraturan perpajakan yang berlaku di NegaraIndonesia terhadap badan atau orang asing menjadi tidak berlaku bilamana terdapatperjanjian bilateral (dua negara) tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Bergandadengan negara asal atau penduduk asing tersebut.
Dalam menulis buku ini, penulis akan membahas tentang perjanjian bilateraldan konvensi internasional yang terkait dengan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda negara Indonesia dengan menggunakan pendekatan modelOECD (Organization for Economic Cooperation and Development), UN(United Nations) Model dan Indonesia Model.
E. KESIMPULAN
Untuk memahami perpajakan internasional, maka sebaiknya harusdipahami sebab-sebab timbul perpajakan internasional, apa yang menyebabkanperpajakan internasional perlu diatur, dan mengapa harus dijalankan, serta apa yangmendasari kekuatan hukum untuk menjalankannya.
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara. Hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengaturhubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yangdidasarkan atas negara-negara nasional.
Hukum pajak internasional ialah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertibhukum dan yang mengatur tentang hak pengenaan pajak di masing-masing negara.Pengertian hukum pajak internasional itu merupakan suatu pengertian yangmenggabungkan dari pada pengertian pajak ganda dan hukum pajak nasional.
Pajak internasional adalah kesepakatan perpajakan yang berlaku di antaranegara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan pelaksanaannyadilakukan dengan niat baik sesuai dengan Konvensi Wina (Pacta Sunservanda).
