Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

PENGERTIAN 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, Perubahan APBN, dan Pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

FUNGSI APBN

Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi alokasi, yaitu penerimaan yang berasal dari pajak dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat umum, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan taman umum.
2. Fungsi distribusi, yaitu pendapatan yang masuk bukan hanya digunakan untuk kepentingan umum,tetapi juga dapat dipindahkan untuk subsidi dan dana pensiun.
3. Fungsi stabilisasi, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran keunagn negara teratur sesuai dengan di terapkan.Jika pemndapatan dipakai sesuai dengan yang di terapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai stabilisator.
4. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
5. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
6. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.                                                                     

Sumber-sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Sumber Pendapatan Negara :

1. Penerimaan dalam negeri
    a. Penerimaan Perpajakan       
        1. Pajak dalam negeri 
            (PPh,PPN,PBB,Cukai,dan lainnya )
        2. Pajak perdagangan internasional   
            ( bea masuk, pajak import )
    b. Penerimaan Bukan Pajak
        1. Penerimaan Sumber Daya Alam
        2. Penerimaan laba BUMN
        3. Penerimaan Negara bukan pajak lainnya
2. Hibah

Pengeluaran Negara

Belanja terdiri atas dua jenis:

1. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
2. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
4. Dana Otonomi Khusus.

 

Perhitungan

Saldo Anggaran Keseluruhan

      Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :

      G – T = B = Bn + Bb + Bf

Catatan :

G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer dan pemberian pinjaman bersih.

T          = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak

B          = Pinjaman total pemerintah

Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan

Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan

Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri

• Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :

      G – T – B = Bb + Bf            

• APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang  :

     G – T – B = 0                     

Sumber :Wikipedia

Nama : Santi Santini

Kelas : 1EB23

NPM  : 26210392